ARTICLE AD BOX
Menurut Dr Somvir, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama ini menelan anggaran daerah yang tidak sedikit, mencapai ratusan miliar bahkan triliunan. Itu pemilu satu putaran, belum kalau Pilkadanya dua putaran. “Sehingga ide Pak Prabowo agar Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan DPRD sangat bagus. Anggaran ratusan miliar untuk Pilkada itu bisa dialihkan ke program lain, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan gratis. Jalan bisa diperbaiki lebih banyak, sekolah dan rumah sakit bisa dibangun lebih banyak,” ujar Dr Somvir di Denpasar, Senin (23/12).
Dalam Pilkada 2024 terdapat 454 pemilihan kepala daerah terdiri dari 37 pemilihan gubernur-wakil gubernur, 415 pemilihan bupati-wakil bupati dan 93 pemilihan walikota-wakil walikota. “Kita ini jangan terlalu banyak pemilihan, berapa uang itu dihabiskan untuk anggaran pemilu yang berturut-turut. Di tengah negara kita yang berjuang melunasi hutang, mending anggaran pemilihan yang ratusan miliar di daerah bahkan triliunan secara nasional dialihkan untuk pembangunan,” imbuh politisi asal Buleleng ini.
Dr Somvir menyebutkan, ide Presiden Prabowo agar ketua-ketua parpol memikirkan kembali mekanisme pemilihan kepala daerah adalah ide brilian yang harus didukung partai politik. “Ini ide bijak, wacana yang disampaikan Pak Prabowo saat HUT Partai Golkar harus dipikirkan. Ketua partai politik harus evaluasi dan mengkaji ini, kita hormati ide ini agar bisa diwujudkan,” tegas Anggota Komisi I DPRD Bali membidangi politik, hukum dan keamanan ini.
Menurut Dr Somvir, jika parpol kompak soal pemilihan kepala daerah ditentukan DPRD, maka anggaran akan hemat yang kemudian bisa dialihkan mensejahterakan rakyat. “Apalagi di Bali saat ini masih banyak jalan-jalan yang rusak, jalan berlubang perlu dibenahi. Di negara maju itu, infrastruktur menjadi program utama. Sebagai daerah pariwisata, Bali harus bagus infrastrukturnya, jalannya, trotoarnya nyaman untuk pejalan kaki dan wisatawan, maka ide Pak Prabowo patut direnungkan. Coba bayangkan, ratusan miliar anggaran pemerintah habis, bahkan saya baca di media nasional, untuk pemilu itu perlu Rp 1.000 triliun,” tegas mantan dosen luar biasa di Universitas Indonesia, Jakarta ini.
Dr Somvir juga membeber dampak kepala daerah dipilih DPRD. Kata dia, dalam perjalanan pemerintahan akan menghasilkan koordinasi yang lebih berimbang. Kontrol terhadap eksekutif juga disebutkan akan lebih kuat. “Sekarang tinggal keputusan partai politik, untuk terwujud ide Pak Prabowo ini regulasi juga harus dilakukan penyesuaian agar tidak melanggar konstitusi,” ujar Dr Somvir.n nat